PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, 17 Agustus 2026 — Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 bersama jajaran Pengadilan Agama sewilayah PTA Palembang. Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat nasionalisme sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur peradilan untuk kembali memaknai arti kemerdekaan dalam konteks pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemerdekaan tidak semata-mata dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, pelayanan yang berkualitas, serta pengabdian yang dilandasi integritas dan profesionalisme.

Dalam suasana penuh kebersamaan tersebut, seluruh peserta upacara mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh penghormatan. Kehadiran jajaran PTA Palembang bersama Pengadilan Agama sewilayahnya mencerminkan semangat kebersamaan dan sinergi dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari lembaga peradilan yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.

Semangat perjuangan para pahlawan menjadi inspirasi bagi seluruh aparatur untuk terus memberikan kinerja terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jika dahulu para pahlawan berjuang dengan pengorbanan jiwa dan raga untuk mewujudkan kemerdekaan, maka perjuangan aparatur negara pada masa kini diwujudkan melalui disiplin, dedikasi, kejujuran, profesionalisme, inovasi, serta kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu rangkaian penting dalam upacara tersebut adalah penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada aparatur yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas bagi negara. Penyematan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan selama masa pengabdian sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap kontribusi aparatur memiliki arti penting dalam perjalanan dan kemajuan lembaga peradilan.

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya juga memiliki makna yang lebih dari sekadar penghargaan formal. Tanda kehormatan tersebut menjadi simbol penghargaan negara terhadap perjalanan pengabdian para aparatur yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas kedinasan. Di sisi lain, penghargaan itu diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus mempertahankan loyalitas, meningkatkan kinerja, dan memberikan keteladanan dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara.

Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh keluarga besar PTA Palembang dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Palembang. Tantangan pelayanan publik dan perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut aparatur peradilan untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam menjalankan tugas tersebut, integritas menjadi nilai yang tidak dapat ditawar. Setiap aparatur dituntut untuk senantiasa menjaga kehormatan lembaga peradilan, menghindari segala bentuk penyimpangan, serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Semangat kebersamaan yang tercermin dalam pelaksanaan upacara juga menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi antarsatuan kerja di lingkungan PTA Palembang. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik, berbagai program peningkatan kualitas pelayanan serta pembenahan tata kelola pemerintahan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Sejalan dengan semangat tersebut, PTA Palembang terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi merupakan proses berkelanjutan untuk membangun budaya kerja yang bersih, melayani, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa tidak pernah berhenti. Bagi aparatur peradilan, perjuangan tersebut diwujudkan dengan menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin baik, memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan, serta terus menjaga marwah dan kehormatan lembaga peradilan. Melalui momentum ini, seluruh jajaran PTA Palembang diharapkan semakin memperkuat semangat “kerja nyata, pengabdian, dan integritas” dalam setiap pelaksanaan tugas. Kemerdekaan hendaknya menjadi energi untuk terus bergerak maju, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola, dan menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat kemerdekaan dan kebersamaan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Semangat tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan lembaga peradilan yang semakin dipercaya, modern, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

PTA Palembang | http://pta-palembang.gp.id 

Palembang - 17 Agustus 2026, Pengadilan Tinggi Agama Palembang turut menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di lingkungan Gubernur Sumatera Selatan. Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus momentum untuk meneguhkan kembali komitmen dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. 

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk mengenang kembali perjalanan panjang perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lebih dari sekadar peringatan, momentum ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali makna kemerdekaan serta tanggung jawab bersama dalam menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

Bagi aparatur negara, semangat kemerdekaan memiliki makna yang erat dengan pengabdian. Kemerdekaan harus diisi melalui kerja nyata, dedikasi, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berkeadilan kepada masyarakat serta memastikan pelaksanaan tugas senantiasa berpedoman pada prinsip integritas dan profesionalisme.

Keikutsertaan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antarlembaga. Kolaborasi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam membangun koordinasi yang harmonis serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Momentum peringatan kemerdekaan juga menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Setiap insan memiliki peran dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas dan bidang pengabdiannya. Bagi keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Palembang, semangat tersebut diwujudkan dengan terus meningkatkan kualitas kinerja, menjaga marwah lembaga peradilan, memberikan pelayanan terbaik, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja yang profesional dan berintegritas.

Semangat kemerdekaan diharapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan menjadi inspirasi untuk senantiasa bekerja dengan penuh keikhlasan, menjunjung tinggi tanggung jawab, serta menempatkan kepentingan masyarakat dan negara sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas.

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Palembang meneguhkan kembali komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi lembaga peradilan yang semakin profesional, modern, transparan, dan terpercaya. Semangat “Kemerdekaan dalam Pengabdian, Bersatu dalam Mewujudkan Indonesia Maju” menjadi pengingat bahwa setiap langkah pengabdian merupakan bagian dari perjuangan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan keadilan yang semakin dirasakan oleh masyarakat.

Dengan semangat persatuan, kolaborasi, dan integritas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian yang tulus dan kerja nyata, demi terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.
Dengan semangat kemerdekaan, terus melangkah, terus mengabdi, dan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia — Mahkamah Agung Republik Indonesia membawa perspektif perlindungan anak dan pengalaman peradilan Indonesia dalam Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 yang digelar di Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 12 Agustus 2026.

Simposium yang diselenggarakan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah (JKSNS) bekerja sama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) tersebut menjadi momentum penting menyusul berlakunya Enakmen Pengangkatan Orang Islam 2024 di Negeri Sabah. Forum mempertemukan pengalaman Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam dalam melihat pengangkatan anak dari perspektif hukum syariah dan hukum nasional.

Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri dari: Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Hakim Tinggi Yustisial Pustrajak BSDK Mahkamah Agung RI. Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I., Hakim Tinggi Yustisial Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI; Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Muda/Askor Kamar Agama MA RI; Dr. Armansyah, Lc., M.H., Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA RI; serta Yudi Hermawan, S.H.I., Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Dalam forum tersebut, Indonesia berbagi pengalaman mengenai kerangka hukum dan praktik prosedur pengangkatan anak, khususnya bagaimana hukum positif dan lembaga peradilan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai pertimbangan utama.

Perspektif tersebut penting karena pengangkatan anak tidak semestinya berhenti pada persoalan perubahan status pengasuhan atau hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat. Yang jauh lebih fundamental adalah memastikan bahwa proses tersebut benar-benar menjamin pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, identitas, serta masa depan anak.

Di titik inilah forum Sabah menjadi relevan. Perbedaan antara sistem hukum Indonesia, Malaysia, dan Brunei justru dapat menjadi sumber pembelajaran. Indonesia dapat mempelajari bagaimana Sabah menerjemahkan prinsip syariah ke dalam regulasi dan praktik pengangkatan anak, sementara pengalaman Indonesia mengenai mekanisme peradilan dan perlindungan anak dapat menjadi bahan pembanding bagi negara peserta lainnya.

Hal yang dapat dipetik Indonesia dari forum ini bukan semata tambahan wawasan mengenai regulasi pengangkatan anak, tetapi juga peluang untuk menguji kembali efektivitas praktik hukum nasional. Pertukaran pengalaman dapat digunakan untuk mengidentifikasi celah regulasi, persoalan prosedural, praktik terbaik, serta tantangan hakim dalam memastikan bahwa keputusan mengenai anak benar-benar berorientasi pada kepentingan anak, bukan semata kepentingan orang dewasa.

Selain isu pengangkatan anak, forum ini membuka peluang penguatan kerja sama kehakiman syariah regional, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan hakim, penelitian, pertukaran pengetahuan, pengembangan regulasi, dan berbagi praktik peradilan.

Bagi Mahkamah Agung RI, khususnya Ditjen Badan Peradilan Agama dan Pusdiklat Teknis Peradilan, jejaring semacam ini memiliki nilai strategis. Pengalaman kehakiman dari negara serumpun dapat menjadi bahan pengayaan dalam meningkatkan kompetensi hakim dan aparatur peradilan menghadapi perkara yang semakin kompleks dan lintas perspektif hukum.

Dengan demikian, kehadiran delegasi Indonesia di Sabah seharusnya tidak berhenti sebagai diplomasi kehakiman. Nilai terpentingnya justru terletak pada kemampuan membawa pulang pengetahuan, praktik baik, dan gagasan yang dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas regulasi, prosedur, pendidikan hakim, dan pelayanan peradilan.

Dari Sabah, kerja sama kehakiman syariah Indonesia-Malaysia-Brunei diharapkan bergerak dari sekadar pertukaran gagasan menuju pertukaran praktik, dan dari membangun jejaring menuju kolaborasi nyata untuk memperkuat kualitas peradilan dan perlindungan masyarakat—terutama anak sebagai pihak yang paling rentan dalam proses pengangkatan anak.

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Senin, 3 Agustus 2026 – Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Ahmad Syahab, S.H., M.H., menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, organisasi perempuan, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, mengajak seluruh orang tua untuk menjadikan peringatan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat pendidikan karakter anak melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pembentukan karakter yang baik harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak belajar nilai-nilai kehidupan.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional ke-42, termasuk para sponsor, organisasi perempuan, serta Komite III DPD RI yang membidangi isu perempuan dan anak.

Kehadiran Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Peringatan Hari Anak Nasional diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, 30 Juli 2026 – Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyelenggarakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran atas nama Raden Ayu Sundari, S.Kom., M.M., dan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengganti atas nama Damai Liza, S.Ag.,. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026, bertempat di Aula Prof. Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H., Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Acara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh pimpinan, para hakim tinggi, pejabat struktural dan fungsional, aparatur sipil negara, serta tamu undangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan amanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya organisasi dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan keberlangsungan pelayanan peradilan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas. Dengan pengisian jabatan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang administrasi maupun kepaniteraan dapat berjalan semakin optimal.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menegaskan komitmennya untuk terus membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima guna mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas