Palembang 26 Januari 2026 - Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., memimpin kegiatan Sosialisasi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus Penyusunan Rencana Kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh aparatur PTA Palembang dan dilaksanakan di Aula PTA Palembang. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam arahannya, Ketua PTA Palembang menekankan pentingnya peran aktif seluruh aparatur dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Setiap tim kerja diharapkan memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya masing-masing agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan terukur. Selain itu, dibutuhkan sinergi, komitmen, dan konsistensi dalam mengimplementasikan setiap rencana yang telah disusun.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas secara sistematis dan berkelanjutan. Rencana kerja tersebut disusun untuk memastikan setiap tahapan kegiatan memiliki arah yang jelas, target yang terukur, serta selaras dengan kebijakan dan program prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Melalui sosialisasi dan penyusunan rencana kerja ini, diharapkan seluruh aparatur PTA Palembang memiliki pemahaman yang sama serta komitmen yang kuat dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM. Dengan kinerja yang profesional, berintegritas, dan konsisten, PTA Palembang optimis dapat memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas, terpercaya, dan semakin memenuhi harapan masyarakat.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

Palembang 26 Januari 2026 - Pada kesempatan apel pagi ini, Panitera PTA Palembang Bapak Ahmad Syahab, S.H., M.H. kembali mengingatkan sekaligus mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk berinovasi. Inovasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apabila kita mengingat beberapa tahun yang lalu, perkembangan inovasi khususnya di bidang digitalisasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa lalu, proses administrasi dilakukan secara manual, seperti penggunaan materai dan tanda tangan basah, saat ini telah beralih menjadi digital melalui materai elektronik dan tanda tangan digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan inovasi digitalisasi terus bergerak maju dengan sangat cepat dan tidak dapat dihindari. Perubahan ini menjadi tantangan sekaligus tuntutan bagi kita sebagai aparatur pelayanan publik untuk terus berinovasi, khususnya dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi dan peradilan, agar senantiasa berorientasi pada kebutuhan, kemudahan, dan kepuasan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah mencanangkan program One Agency, One Innovation, yaitu setiap instansi diwajibkan untuk menghasilkan minimal satu inovasi dalam satu tahun yang berkaitan langsung dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Program ini menegaskan bahwa inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah. Dalam konteks digitalisasi, pelayanan publik dituntut untuk menjadi lebih mudah diakses, cepat dalam proses, efektif dalam pelaksanaan, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Pelayanan yang berkualitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Dari sisi sumber daya manusia, tidak boleh lagi terdapat aparatur yang menyatakan tidak mampu atau gagap terhadap teknologi. Penguasaan aplikasi dan teknologi pendukung pekerjaan merupakan suatu keharusan. Tidak ada batasan usia untuk terus belajar dan beradaptasi, karena kemampuan dalam memanfaatkan teknologi menjadi bagian dari tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diharapkan seluruh aparatur tetap memiliki semangat dan komitmen untuk mengikuti perkembangan teknologi, khususnya di bidang digitalisasi, agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan kepuasan para pencari keadilan.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/ 

Jum'at, 23 Januari 2026 — Dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan hukum dan pelayanan peradilan agama, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang menggelar Diskusi Hukum bersama aparatur peradilan agama se-wilayah hukumnya pada Jumat (23/1). Kegiatan ini berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Palembang dan diikuti secara luring maupun daring oleh seluruh satuan kerja di bawah wilayah hukum PTA Palembang.

Diskusi hukum ini mengangkat tema “Peningkatan Kompetensi Aparatur Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan” dan diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama, para hakim, panitera, serta aparatur peradilan agama se-wilayah PTA Palembang. Forum ini menjadi sarana penguatan pemahaman hukum dalam menghadapi dinamika perkara yang semakin berkembang.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua PTA Palembang, Drs. Abdullah, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan diskusi hukum ini merupakan sarana strategis untuk menyamakan persepsi dalam penerapan hukum acara dan hukum materiil, menjaga konsistensi putusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

Beliau juga menegaskan bahwa dinamika perkara yang semakin kompleks menuntut aparatur peradilan agama untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas melalui dialog dan penguatan pemahaman hukum secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan Agama dalam mewujudkan peradilan yang agung.

Sementara itu, Ketua PA Palembang, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi hukum menjadi wadah penting dalam memperkuat kualitas putusan maupun kinerja aparatur peradilan. Menurut beliau, faktor penting dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan adalah keseragaman pemahaman terhadap hukum acara dan hukum materiil.

Adapun materi diskusi hukum membahas lima isu utama yang saat ini menjadi perhatian dalam praktik peradilan agama, yakni permasalahan wali adhal dan izin poligami, pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata agama, kedudukan termohon dalam perkara isbat nikah yang bersifat kontensius, relaas panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, serta berbagai permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi putusan.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan penguatan kapasitas aparatur peradilan agama yang berdampak pada peningkatan kualitas putusan serta pelayanan peradilan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Palembang 19 Januari 2026 - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program Kerja yang meliputi Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (Monev IKU), penyampaian hasil survei, serta pemaparan program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan dilaksanakan bertempat di Aula PTA Palembang.

Rapat koordinasi dan sosialisasi program kerja ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan kinerja organisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dalam forum tersebut, dibahas secara komprehensif capaian dan progres pelaksanaan IKU, analisis hasil survei yang telah dilaksanakan, serta arah kebijakan dan program prioritas Badilag yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja.

Melalui kegiatan ini, pimpinan menekankan pentingnya sinergi, keselarasan pemahaman, serta komitmen bersama seluruh aparatur dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program kerja diharapkan dapat dilakukan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menjadi sarana evaluasi dan penguatan langkah strategis, sehingga seluruh program dan kebijakan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara optimal guna mendukung terwujudnya peradilan agama yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

Palembang 19 Januari 2026 - Pada kesempatan apel pagi ini, Plt. Sekretaris PTA Palembang Bapak H. Rahmat Supli, S.H., M.H kembali mengingatkan sekaligus mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai Integritas. Integritas merupakan pondasi utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Tanpa integritas, tugas dan kewenangan yang kita emban tidak akan memiliki makna, dan kepercayaan yang diberikan negara kepada kita. Integritas harus tercermin dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun yang menjadi unsur integritas yang wajib kita pahami dan kita implementasikan bersama, yaitu: pertama kejujuran, bersikap jujur dalam perkataan, perbuatan, dan pelaksanaan tugas. Kedua transparansi, bekerja secara terbuka, tidak menutup-nutupi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, disiplin yang tinggi, mematuhi aturan, waktu, dan ketentuan yang berlaku. Keempat akuntabilitas, setiap tugas dan keputusan yang kita ambil harus dapat kita pertanggung jawabkan secara hukum, administrasi, dan moral. Dan kelima, komitmen, yaitu kesungguhan dan konsistensi kita dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Dengan integritas ini, sejatinya kita telah mengikatkan diri dan berjanji kepada diri kita sendiri untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan perbuatan tercela, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ingatlah bahwa setiap amanah yang kita emban tidak hanya akan kita pertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita jadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja, demi terwujudnya peradilan agama yang bersih, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas